Thursday, May 21, 2009

PKBL

Sekalian ngapdet blog ah..udh lamaaa banget gak ke urus, mana sekarang tampilannya di dashooardnya kok gini ya, gak bisa ganti huruf, apa sy yg belet nih..

ceritanya 2 hari ini ged. sate disibukkan dengan demo buruh, tuntutan mereka adalah menolak MoU yang ditandatangan oleh Pemprov Jabar dengan PT. Jamsostek (Persero) perihal PKBL. PKBL sendiri adl Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dan pelaksanaan dari Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007. Buruh menganggap dana yang disetorkan kepada PT. Jamsostek (Persero) merupakan bentuk "saham" mereka, sehingga apabila PT. Jamsostek akan menyalurkannya kepada pihak luar, harus sepengetahuan mereka selaku "pemegang saham".
Buat sy ini menarik, di satu sisi sebagai salah seorang yg ikut terlibat dalam pembuatan MoU, di lain pihak saat ini sama temen2 KHN lagi meneliti hal serupa, tepatnya corporate sosial responsibility secara luas. Pertemuan FGD pertama di Surabaya mengenai hal ini menjadi bekal dalam melihat persoalan di daerah. Bagaimana kita mendudukkan persoalan ini?

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) Nomor 560/04/otdaKSM dan Nomor MOU/03/022009 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2009 menimbulkan persoalan terkait dengan keinginan sebagian buruh/pekerja untuk memberhentikan Program "Pemberdayaan Pemuda Desa Mandiri", karena dana program berasal dari PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kegiatan penandatanganan dilakukan di Gedung Sate pada akhir Februari 2009 dan berlanjut di Subang pada 20 April 2009.

Dari sisi PT. Jamsostek bahwa ia merupakan BUMN yang diharuskan menyisihkan dan menggunakan laba perseroan untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi dan pembinaan masyarakat sekitar BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sebagai BUMN, PT. Jamsostek pada dasarnya mempunyai dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab kepada pemegang saham yang dititikberatkan pada kinerja keuangan dan pertambahan nilai (value creation) perusahaan yang digambarkan pada laporan keuangan perusahaan; dan tanggung jawab kepada masyarakat berupa bentuk kontribusi perusahaan pada pembangunan nasional sekaligus peningkatan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan. Jadi selain mengejar keuntungan, adalah turut serta memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, BUMN melaksanakan program yang disebut dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang disingkat menjadi PKBL.

Sementara dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu bahwa salah satu sasaran misi Pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 antara lain meningkatkan peran pemuda dalam berbagai aspek dan proses pembangunan serta meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Di Surabaya, Pemerintah Provinsinya mencanangkan bahwa penyisihan laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak, hendaknya dikoordinasikan dengan pemerintah setempat, hal ini agar dalam pemberian program PKBL/CSR, dapat menjangkau daerah2 yang belum terjangkau dari pendanaan APBD. Resistensi mengemuka. Para pengusaha melihat bahwa tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk mengkoordinasikan dengan pemerintah. Pada akhirnya bentuk2 yang dikemas dalam PKBL/CSR lebih kepada charity saja, atau bentuk lain dari promosi perusahaan. Misalnya pembuatan pagar untuk makam2 ustadz yang diagungkan, fasilitasi untuk istighasah, atau pemasangan hotspot bagi masyarakat di taman kota. Bagi perusahaan itu sudah bentuk PKBL/CSR. Jadi gak heran kalau di daerah nun jauh dekat perbatasan sana, masyarakatnya masih tetap belum berkecukupan meskipun ada perusahaan raksasa yang seharusnya dapat mengembangkan CSR sedemikian rupa, bukan dengan memberikan uang sekian rupiah untuk kepala suku yang kemudian bukan diberikan untuk kemakmuran, tp dibawa ke pelacuran sehingga penyebaran virus HIV/AIDS masih jadi sorotan. Ini tentu mengkhawatirkan.

Kembali lagi ke PT. Jamsostek. Dari awal pemasukan iuran, Jamsostek telah memisahkan mana yang hak buruh, hak usaha, bantuan atau apa lah namanya. Ada Dana JHT (tabungan peserta berupa jaminan hari tua) ada Non JHT terdiri dari jaminan kematian, kecelakaan, kesehatan yang mekanismenya seperti asuransi. Iuran yang masuk ke JHT tidak sepeser pun digunakan untuk kegiatan, operasional or bantuan, semuanya murni ke peserta Jamsostek (buruh). Artinya, Dana Program Bina Lingkungan yang dipakai dalam MoU ini bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)dan hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. Ini yang tidak dipahami bersama. Ada ataupun tidak ada MoU, sebetulnya PT. Jamsostek sudah terkena kewajiban melakukan PKBL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. MoU itu sebetulnya baru gentlemen agreement yang ada, karena sebagai perusahaan yang ada di wilayah Jawa Barat tentunya dia harus membina lingkungan..mengkreasi program bina lingkungannya dengan mensinergikan terhadap kebutuhan dari lingkungan Jawa Barat. Di dalam MoU juga disebutkan bahwa tindak lanjut yang lebih operasional akan disusun perjanjian kerjasama yang lebih teknis operasional. Inilah yang kemudian akan dikembangkan jamsostek dengan LPK di Kabupaten/Kota setelah sebelumnya diverifikasi dan validasi oleh Jamsostek.

Mengenai keinginan buruh untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan peruntukan PKBL, rasanya juga kurang tepat. Pelaksanaan PKBL merupakan corporate action, dimana selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN. Apakah buruh merupakan pemegang saham? tampaknya tidak. Apakah kalau kita nabung ke bank, kita disebut sebagai pemegang saham bank? selama kewajiban jamsostek menyalurkan dananya untuk jaminan-jaminan yang menjadi hak buruh, maka ia pun dapat menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada program2 yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan tenaga kerja. Disinilah harus dibedakan antara kewajiban perusahaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Jadi, penekanannya, Jamsostek melaksanakan Program Bina Lingkungan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yaitu maksimum sebesar 2% dari laba bersih perusahaan, dan bukan dari dana yang didapat dari buruh melalui perusahaan kepada PT. Jamsostek. Bantuan Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah usaha BUMN. Jenis bantuan yang dapat diberikan dalam bentuk Bantuan Korban Bencana Alam, Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, Bantuan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Sarana dan Prasarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah Masyarakat dan Bantuan Pelestarian Alam.

Tinggal sekarang yang harus diawasi adalah pelaksanaannya, apakah tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip2 good corporate governance yang diarahkan bagi BUMN juga. Jangan sampai tidak akuntable. Kalau Semen Gresik pernah menyebutkan bahwa filosofi memberi adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tau. Bukan itu. Tangan kiri harus tau karena pengeluaran yang dilakukan perusahaan harus dapat diaudit, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Moga2 penyamaan persepsi ini dapat mudah dipahami, tidak dengan tuduhan politis bahwa dana jamsostek, dana keringat buruh, membiayai janji politik kepala daerah. Udah lah kita bicara sosial aja, gak ush politik2an...

Wallahualam..

1 comment:

cynthia chaniago said...

nice post sob..
article yang menarik,saya tunggu article berikutnya yach.hehe..
maju terus dan sukses selalu...
salam kenal yach...
kunjungi blog saya juga ya sob,banyak tuh article2 yang seru buat dibaca..
Poker Online Indonesia,poker online uang asli indonesia terbaik dan terpercaya...
http://chaniaj.blogspot.com/ dan situs kesayangan kami http://oliviaclub.com dan https://www.facebook.com/pages/Benua-poker/683720458370743?fref=ts
serta sites.google kebanggaan kami https://sites.google.com/site/pokeronlineterpopuler/
di oliviaclub.com poker online uang asli terbaik di indonesia dengan teknologi teraman dan tercanggih.
main dan ajak teman anda bergabung dan dapatkan 20%+20% referral fee dari house commision untuk turnover teman ajakan anda...